Transformasional Kepemimpinan dalam Mengatasi Ketimpangan Layanan BPJS Kesehatan

Ridwan Yamko:

Mahasiswa Program Doktor Pada program studi Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. (Penulis)

Keadilan dalam pelayanan kesehatan merupakan pilar fundamental hak asasi manusia, namun hingga saat ini, masih banyak penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang menghadapi ketimpangan akses dan kualitas layanan. Tantangan ini tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem, tetapi juga menguji kemampuan kepemimpinan untuk bertindak visioner, empatik, dan berintegritas.

Berdasarkan laporan data dari Ombudsman RI terkait pengaduan langsung masyarakat yang tidak dilayani atau ditolak oleh faskes terkait pelayanan di faskes mengalami peningkatan. Jumlahnya mencapai 400 pengaduan pada 2022, naik dibandingkan setahun sebelumnya dengan 300-an pengaduan. Secara keseluruhan ponalakan tersebut hampir terjadi di setiap provinsi di Indonesia.

Amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta Sejahtera lahir dan bathin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Undang undang no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat secara fisik jiwa dan dan sosial, mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab , mendapatkan pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi tingginya.

Dari Amanah undang undang tersebut diatas maka dibutuhkan peran seorang pemimpin dalam impelementasikan kepemimpinannya terkait permasalahan pelayanan Kesehatan yang adil dan merata tanpa perbedaan melalaui pendekatan kepemimpinan yaitu :

1. kepemimpinan yang berani mengambil kebijakan inklusif diperlukan untuk mengatasi akar masalah. Ketimpangan layanan sering kali bersumber dari disparitas geografis, kurangnya sumber daya di daerah terpencil, dan birokrasi yang rumit. Pemimpin harus mengalokasikan anggaran secara proporsional ke wilayah tertinggal, memperkuat infrastruktur kesehatan dasar, serta menyederhanakan prosedur administrasi. Misalnya, penggunaan teknologi digital untuk pendaftaran dan pengaduan bisa mengurangi hambatan akses bagi masyarakat miskin atau kurang teredukasi.
2. kepemimpinan kolaboratif menjadi kunci. Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil harus dioptimalkan untuk memperluas jangkauan layanan. Contohnya, pelibatan komunitas lokal dalam sosialisasi program BPJS atau kerja sama dengan rumah sakit swasta untuk meningkatkan kapasitas pelayanan di daerah minim fasilitas. Pemimpin yang efektif tidak hanya memerintah, tetapi juga mendengarkan suara penerima manfaat dan menciptakan ruang partisipasi publik.
3. Transparansi dan akuntabilitas wajib menjadi prioritas. Banyak keluhan masyarakat terkait lambatnya proses klaim atau ketidakjelasan informasi. Pemimpin harus memastikan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah kebocoran anggaran, korupsi, atau diskriminasi dalam penyaluran layanan. Sistem audit terbuka dan responsif terhadap keluhan dapat membangun kepercayaan publik.
4. Kepemimpinan berbasis empati diperlukan untuk memahami kompleksitas masalah. Ketimpangan layanan kesehatan tidak hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut martabat manusia. Pemimpin harus mengedepankan pendekatan holistik, seperti menyediakan layanan kesehatan mental bagi kelompok rentan atau memastikan hak difabel terpenuhi dalam sistem BPJS.

Pada akhirnya kita membutuhkan Kepemimpinan yang transformasional tidak sekadar mengelola program, tetapi menciptakan sistem yang adil dan manusiawi. BPJS Kesehatan harus menjadi alat pemersatu, bukan pembeda. Hanya dengan kepemimpinan yang berkomitmen pada keadilan sosial, inovasi, dan kolaborasi, kita dapat mewujudkan cita-cita “health for all” yang inklusif dan berkelanjutan. (*)