Usulan Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi dan Kabupaten Gane Raya terus disuarakan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, Hasby Yusuf. Hal ini dilakukan karena ada rencana pemerintah pusat mencabut maratorium pemekaran daerah di Indonesia.
Hasby Yusuf, yang juga Sekertaris KAHMI Maluku Utara ini menjelaskan bahwa pemerintah Daerah Otonomi Baru (DOB) berkonsekuensi pada anggaran, yang saat ini dipikirkan pemerintah pusat melalui Mentri Dalam Negeri (Mendagri), hal tersebut menjadi satu kendala pemerintah pusat terkait pemekaran. Selain itu pemerintah pusat juga belum memiliki sebuah grand desain untuk mencabut moratorium pemekaran. “Solusinya, pemerintah pusat mencabut moratorium DOB pada wilayah tertentu yang dinilai layak, termasuk Kepulauan Obi dan Gane Raya,” kata Hasby
Pemekaran Kabupaten Pulau Obi dan Kabupaten Gane Raya, tergantung usulan dari pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan, yang merupakan kabupaten induk yang membawahi 30 Kecamatan termasuk Obi dan Gane. “Untuk memenuhi kebutuhan pemekaran, maka pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan, segera mengusulkan ke pemerintah pusat, sehingga pada saat moratorium dicabut dapat dimasukan dalam grand desain atau rancangan pemerintah pusat,” kata Hasby
Abang Bices, sapaan akrab Hasby Yusuf mengaku, masalah pemekaran Kepulauan Obi dan Gane Raya tersebut telah disampaikan dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bahkan Mendagri saat ini tengah merancang skema pemekaran yang telah diusulkan kurang lebih 500 kabupaten kota yang tersebar di Indonesia termasuk dua antarannya Kepulauan Obi dan Gane Raya. “DPD RI secara kelembagaan telah menyampaikan hal ini ke Mendagri pada saat rapat di Jakarta, saya berharap agenda ini dapat direalisasikan setelah Moratorium dicabut,” harap Hasby (Red)
