Sofifi – Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi menggratiskan uang komite untuk seluruh siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri mulai April 2025.
Kebijakan ini merupakan bagian dari Program 100 Hari Kerja Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, sebagai langkah konkret mewujudkan pendidikan yang setara, terjangkau, dan bebas hambatan biaya.
Langkah ini diambil sebagai jawaban atas tantangan besar dalam dunia pendidikan. Data BPS Maluku Utara 2023 mencatat, sekitar 21,62% penduduk usia 16–18 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas. Salah satu penyebab utama adalah beban biaya pendidikan yang masih dirasakan masyarakat. “Pendidikan harus menjadi hak, bukan beban. Kami ingin memastikan setiap anak Maluku Utara bisa menyelesaikan 12 tahun wajib belajar tanpa terkendala ekonomi,” ujar Gubernur Sherly.
Mekanisme Pembayaran:
• Uang komite dibayarkan melalui sistem langsung (LS): sekolah mengajukan bukti penggunaan dana (SPJ) setiap akhir bulan, kemudian diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, dan selanjutnya dana ditransfer langsung ke rekening sekolah.
• Sekolah akan dibekali bimbingan teknis dan sosialisasi daring agar tertib dalam pelaporan SPJ, mengingat kini sekolah dibiayai dari dua sumber: BOS Pusat dan BOSDA dari Pemprov.
Sekolah swasta pun tidak tertinggal. Mulai tahun ajaran baru Juli 2025, kebijakan ini juga akan berlaku di sekolah-sekolah swasta, agar seluruh siswa mendapat perlakuan yang adil dan merata.
Beasiswa mahasiswa juga sedang disiapkan.
Sebagai lanjutan dari komitmen di sektor pendidikan, Pemprov Malut akan segera meluncurkan program beasiswa bagi mahasiswa asal Maluku Utara, dengan teknis penyaluran yang tengah disempurnakan.
Kebijakan pendidikan gratis ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal masa depan anak-anak Maluku Utara.
Satu langkah penting menuju provinsi yang cerdas, inklusif, dan berkeadilan. (*)
