Penulis: Amira Bin Seh Abubakar, S. Kp, M. Kep Mahasiswa Program Doktor FKM UNHAS, dan Dosen Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Ternate
Masalah kesehatan di Indonesia bukan hanya soal kurangnya fasilitas, tapi juga karena pemimpin yang tidak fokus pada kebutuhan rakyat.
Menurut data Kementerian Kesehatan, sekitar 13.000 desa di Indonesia masih kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan yang memadai. Di banyak daerah terpencil, Puskesmas yang ada sering kali hanya berfungsi dengan fasilitas seadanya, tenaga medis terbatas, dan peralatan yang sangat minim. Sementara itu, rumah sakit di kota-kota besar terus berkembang dengan fasilitas yang lebih canggih dan lebih banyak sumber daya. Ketimpangan ini bukan hanya soal dana, tetapi juga karena kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat.
Pemimpin yang baik seharusnya punya prinsip untuk melayani rakyat, bukan hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri atau kelompok.
Pemimpin di sektor kesehatan tahu bahwa setiap warga negara, di mana pun mereka tinggal, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Namun kenyataannya, banyak pemimpin yang lebih memilih berfokus pada proyek-proyek besar di kota-kota yang lebih menguntungkan. Mereka lebih mendahulukan pembangunan rumah sakit mewah di kota daripada membangun fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Akibatnya, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil harus rela menempuh jarak jauh, bahkan berhari-hari, hanya untuk mendapatkan pengobatan dasar. Ini adalah ketidakadilan yang nyata dalam sistem kesehatan kita.
Selain itu, tenaga medis dan paramedis yang bekerja di daerah terpencil juga sering kali kurang mendapat perhatian. Tidak ada insentif atau fasilitas yang memadai bagi mereka yang bersedia bekerja di sana. Tanpa dukungan yang cukup, wajar jika banyak tenaga kesehatan memilih bekerja di kota besar. Seharusnya, pemimpin yang benar-benar peduli pada masyarakat akan memberikan insentif yang layak bagi tenaga medis maupun paramedis di daerah terpencil dan memastikan mereka mendapatkan fasilitas yang memadai. Ini adalah langkah nyata untuk meratakan kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Kepemimpinan di bidang kesehatan harus benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya fokus pada keuntungan politik atau proyek besar yang hanya menguntungkan sebagian orang. Pemimpin yang mengutamakan pelayanan akan memastikan kebijakan kesehatan yang adil, bukan hanya untuk orang-orang yang tinggal di kota, tapi juga untuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Jika tidak ada perubahan dalam kepemimpinan, ketimpangan fasilitas kesehatan ini akan terus menjadi masalah besar yang tidak pernah selesai, dan masyarakat yang paling membutuhkan layanan kesehatan akan terus tertinggal. (*)
