TERNATE- Wakil Walikota Ternate, Nasri Abubakar, angkat bicara terkait dengan kenakalan sejumlah Pangakalan Bahan Bakar Minyak (BBM) minyak tanah subsidi atau penugasan.
Mulai dari penjualan minyak tanah subsidi ke masyarakat tidak mengikuti ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) data pengguna yang tidak sesuai dengan kuota minyak tanah yang diterima pangkalan.
Nasri yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi Maluku Utara, meminta kepada pangkalan yang bertugas menyalurkan minyak tanah subsidi atau BBM Penugasan, kepada masyarakat sesuai dengan HET, pangkalan juga diminta untuk melayani pengguna dengan jumlah 5 liter perjiwa bukan per kepala kelurahan 15 dan 20 liter. “Warga berhak mendapatkan 5 liter per jiwa,” kata Nasri
Hasil yang ditemukan pada sejumlah pangkalan saat ini, Nasri mengakui bahwa data pengguna masih semrawut, sehingga Pemerintah Kota Ternate, saat ini melakukan perbaikan data pengguna sesuai dengan kebutuhan dimasing-masing kelurahan. “Saat ini, data ada pembaharuan data, karna di setiap kelurahan telah ditemukan ada pangkalan yang data penggunanya tidak sesuai dengan kuota BBM yang disalurkan dari agen,” jelas Nasri
Nasri mengatakan, bahwa tujuan pembaharuan atau perbaikan data pengguna BBM subsidi di Kota Ternate, agar dapat dilakukan pemerataan penyaluran minyak tanah subsidi bagi warga Kota Ternate. Dimana, terdapat kelebihan kuota minyak tanah subsidi dari sejumlah pangkalan yang tidak sesuai dengan jumlah pengguna, maka kelebihannya akan dialihkan ke kelurahan yang kekurangan minyak tanah subsidi dan kelurahan yang belum ada pangkalan minyak tanah subsidi, sejumlah kelurahan di Kecamatan Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Batang Dua. “Pemerintah Kota Ternate, berupaya melakukan pemerataan pembangian minyak tanah subsidi bagi semua warga termasuk di Pulau terluar seperti Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Batang Dua,” jelas Nasri
Selain pangkalan, Nasri yang juga Bendahara Umum DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara ini, meminta kepada pemerintah kelurahan agar membuat mapping dalam pembagian minyak subsidi berdasarkan RT, sehingga data pengguna sebagai penerima BBM penugasan tidak semrawut dan terjadi tumpang tindih disaat penyaluran. “Pemerintah kelurahan harus berperan aktif dalam pengawasan penyaluran BBM penugasan dari pemerintah, yakni minyak tanah subsidi,” pinta Nasri (azm)
